Sejarah

Sejarah Kota Blora

Alun-alun Blora tempo doeloe (Arsip keluarga R. M Tejonoto) 

Setiap daerah memiliki sejarahnya sendiri-sendiri. Begitu pun dengan Blora, selain menyimpan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, dalam hal penamaan Blora mengandung makna yang tersirat didalamnya.

Blora berasal dari kata Belor yang artinya lumpur, lantas seiring dengan pengucapan sebuah kata dengan logat Jawa akhirnya berkembang menjadi Mbeloran, hingga kemudian sampai sekarang biasa dikenal dengan nama Blora.

Sedangkan secara etimologi Blora berasal dari kata Wai dan Lorah. Wai artinya air, dan Lorah artinya jurang atau tanah rendah. Kemudian jika arti dari keduanya digabung menjadi tanah berlumpur. Dalam penggunaan bahasa Jawa, tak bisa dipungkiri pergantian huruf terjadi, guna menyesuaikan lidah khas orang Jawa. Namun tanpa mengurangi atau menyebabkan berubahnya arti sebuah kata.

Berasal dari kata Wailorah menjadi Bailorah, kemudian Balora dan akhirnya menjadi Blora yang biasa kita kenal sampai sekarang.

Selain sejarah asal-usul nama Blora, pada masa kerajaan Blora juga sudah ada. Dahulu Blora berada di bawah pemerintahan Kadipaten Jipang pada abad XVI, saat itu masih di bawah pemerintahan Demak.

Adipati Jipang kala itu bernama Aryo Penangsang atau biasa dikenal dengan sebutan Aria Jipang. Daerah kekuasaan meliputi : Pati, Lasem, Blora, dan Jipang itu sendiri. Namun ketika Jaka Tingkir (Hadiwijaya) mewarisi tahta Demak, pusat pemerintahan di pindah ke Pajang. Hal itu menjadikan Blora masuk dalam Kerajaan Pajang.

Tetapi Kerajaan Pajang tak lama memerintah, sebab direbut oleh Kerajaan Mataram yang berpusat di Kotagede Yogyakarta. Blora termasuk wilayah Mataram bagian timur (Bang Wetang). Kemudian pada masa pemerintahan Paku Buwana I (1704-1719) daerah Blora diberikan kepada puteranya yang bernama Pangeran Blitar dan diberi gelar Adipati. Luas Blora pada saat itu 3.000 karya (1 karya =  hektar ). Pada tahun 1719-1727 Kerajaan Mataram dipimpin oleh Amangkurat IV, sehingga sejak saat itu Blora berada di bawah pemerintahan Amangkurat IV.

Ketika Mataram dipimpin oleh Paku Buwana II (1727-1749) terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Mangku Bumi dan Mas Sahid. Mangku Bumi berhasil menguasai Sukawati, Grobogan, Demak, Blora, dan Yogyakarta. Akhirnya Mangku Bumi diangkat oleh rakyatnya menjadi Raja di Yogyakarta.

Berita dari Babad Giyanti dan Serat Kuntharatama menyatakan bahwa Mangku Bumi menjadi Raja pada tanggal 1 Sura tahun Alib 1675, atau 11 Desember 1749. Bersamaan dengan diangkatnya Mangku Bumi menjadi Raja, maka diangkat pula para pejabat yang lain, diantaranya adalah pemimpin prajurit Mangkubumen, Wilatikta, menjadi Bupati Blora.

Perang Mangku Bumi diakhiri dengan perjanjian Giyanti, tahun 1755, yang terkenal dengan nama palihan negari, karena dengan perjanjian tersebut Mataram terbagi menjadi dua kerajaan, yaitu Kerajaan Surakarta di bawah Paku Buwana III, sedangkan Yogyakarta di bawah Sultan Hamengku Buwana I.

Di dalam Palihan Negari itu, Blora menjadi wilayah Kasunanan sebagai bagian dari daerah Mancanegara Timur, Kasunanan Surakarta. Akan tetapi Bupati Wilatikta tidak setuju masuk menjadi daerah Kasunanan, sehingga beliau pilih mundur dari jabatannya.

Perkembangannya, sejak zaman Pajang sampai dengan zaman Mataram Kabupaten Blora merupakan daerah penting bagi Pemerintahan Pusat Kerajaan, hal ini disebabkan karena Blora terkenal dengan hutan jatinya. Blora mulai berubah statusnya dari apanage menjadi daerah Kabupaten pada hari Kamis Kliwon, tanggal 2 Sura tahun Alib 1675, atau tanggal 11 Desember 1749 Masehi, yang sampai sekarang dikenal dengan HARI JADI KABUPATEN BLORA.Adapun Bupati pertamanya adalah WILATIKTA.

 

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close