Terkini

WALHI Desak Pemerintah Memberi Sanksi Pabrik Gula GMM

Perihal persoalan limbah tersebut WALHI mendesak agar PT.GMM menghentikan produksi.

BLORAPEDIA.ID – Dugaan pembuangan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) oleh Pabrik Gula PT.GMM Blora, berupa fly ash menuai reaksi dari elemen masyarakat. Salah satu elemen yang menyuarakan protes yaitu Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).

Perihal persoalan limbah tersebut WALHI mendesak agar PT.GMM menghentikan produksi. Pasalnya limbah tersesbut berasal dari proses produksi, hal ini disampaikan Abdul Gofar selaku Staf Ahli WALHI.

“Sampai Instalasi Pengelolaan Limbah (IPAL) dibangun,” kata Gofar, Senin (28/10/2019).

Berdasarkan pantauan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Pabrik Gula PT GMM Blora terbukti membuang limbah secara sembarangan. Oleh karena itu, Gofar menegaskan perusahaan terbesar di Blora itu harus diberikan sanksi yang tegas.

Sanksi tersebut, kata aktivis lingkungan ini, jika merujuk pada UU PPLH Nomor 32 tahun 2009 dapat  berupa ancaman pidana terhadap perusahaan sesuai pasal 60 dan pasal 104 UU PPLH.

“Ancaman pidana terhadap PT GMM yang merupakan perusahaan dapat ditujukan ke badan usaha atau orang yang memberi perintah atas perbuatan pencemaran limbah tersebut sesuai pasal 116 UU PPLH,” jelasnya melalui sambungan teleponnya.

Selain adanya ancaman pidana, menurut dia, PT GMM juga dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan PP Nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3 sesuai pasal 243 ayat 2 dengan tahapan pemberian sanksi mulai dari teguran tertulis, paksaan pemerintah hingga pembekuan izin pengelolaan limbah B3.

“Kami berharap, sanksi yang diberikan bukan teguran tertulis karena tingkat bahaya pencemaran limbah B3 yang dibuang sembarang. Pemerintah bisa memberikan sanksi paksaan pemerintah berupa penghentian sementara kegiatan produksi sampai ada perbaikan dalam pengelolaan limbah sesuai,” ungkapnya.

Pihaknya khawatir,  karena PT GMM ini perusahaan terbesar di Kabupaten Blora, maka pemerintah hanya akan memberi sanksi ringan berupa teguran tertulis. Penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan harus dilakukan secara adil dan tanpa tebang pilih. Apalagi ini menyangkut nasib masyarakat dan lingkungan hidup.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close